Untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi penduduk di wilayah Jakarta dan sekitarnya di masa depan, Bappenas dan KemenPU baru-baru ini menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Rapat difokuskan pada pertimbangan secara teknis, keuangan dan hukum dalam proyek saluran pipa Jatiluhur – Jakarta. Rapat diadakan di kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian (Kemenko) pada tanggal 17 Januari 2012 dan dihadiri oleh para pejabat tinggi seperti Dr. Dedi S. Priatna, Deputi Menteri Sarana dan Prasarana Bappenas, Sumaryanto Widayatin, Dirjen Prasarana dan Logistik, Kementerian BUMN; Luky Eko Wuryanto, Deputi Menteri Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko. Hadir dalam rapat tersebut beberapa pejabat lain dari Kemenko, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, KemenPU, Pemerintah daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, PDAM, AusAID dan institusi terkait lainnya. IndII memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Indonesia dalam proyek yang penting ini untuk mengatasi berbagai persoalan kompleks terkait aspek teknis, hukum dan keuangan. Para konsultan IndII menyampaikan presentasi hasil kajian mereka dalam rapat tersebut dan mendapatkan banyak catatan yang berharga. Masukan dalam rapat tersebut akan memperkaya proposal akhir yang akan diselesaikan pada akhir bulan Maret 2012.
Sebuah lokakarya diselenggarakan oleh IndII, proyek yang didanai oleh AusAID, pada tanggal 13 Desember 2011 di Hotel Nikko, Jakarta. Lokakarya tersebut merupakan forum diskusi mengenai Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). RIPN saat ini tengah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Perhubungan dengan tujuan untuk membangun sebuah sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif untuk mendukung penuh perdagangan internasional dan domestik, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional. Tujuan lokakarya ini adalah untuk mempresentasikan rancangan RIPN beserta temuan dari para konsultan IndII dan untuk mendapatkan masukan dari para peserta. Lokakarya ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, lembaga donor, dan IndII. Para pembicara dalam seminar ini menekankan pentingnya Rencana Induk Pelabuhan Nasional, seperti yang disebutkan dalam kerangka MP3I (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia) mengenai pentingnya peran pelabuhan dalam rantai transportasi. Setelah presentasi dari para pembicara, para peserta mengikuti sesi tanya jawab dengan antusias.
Suksesnya pemasangan 10,750 sambungan air minum bagi masyarakat di enam wilayah di Kalimantan – Banjarmasin, Banjar, Banjar Baru, Palangka Raya, Kapuas, and Balikpapan; dan 2,200 sambungan saluran air limbah bagi masyarakat di Banjarmasin dan Balikpapan dirayakan melalui sebuah acara istimewa di Banjarmasin tanggal 4 Agustus 2011 yang lalu. Kesuksesan tersebut dimungkinkan berkat program Hibah Air Minum dan Air Limbah berbasis hasil, yang didukung kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia bekerjasama dengan pemerintah daerah. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Djoko Kirmanto; Direktur Jenderal AusAID, Peter Baxter; Minister Counsellor AusAID, Jacqui de Lacy; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Dr. Marwanto Harjowiryono; Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas, Nugroho Tri Utomo, Gubernur Kalimantan Selatan, H.Rudy Arifin; dan Wakil Walikota Banjarmasin, Irwan Anshari. Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal AusAID menekankan pentingnya prasarana air minum dan air limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungannya ke rumah-rumah para penerima program Hibah, Dirjen AusAID mengungkapkan kegembiraannya melihat kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik berkat adanya program ini.
