Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) adalah proyek tiga tahun yang didanai Pemerintah Australia. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat kebijakan, perencanaan dan investasi di bidang infrastruktur. Fokus kegiatan IndII meliputi air minum dan sanitasi, transportasi darat, laut dan kereta api dan juga beberapa isu kebijakan lintas sektor. Semua kegiatan IndII dirancang untuk meningkatkan kapasitas baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan, IndII berkoordinasi dengan lembaga donor lainnya yang juga berpartisipasi di proyek-proyek infrastruktur penting, dan mendukung kemitraan antara sektor Pemerintah dan swasta. Serangkaian kegiatan saat ini meliputi antara lain pemberian insentif dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang melakukan investasi di bidang infrastruktur air minum melalui perusahaan daerah setempat, memberikan bantuan teknis dalam rangka penyusunan rencana induk nasional untuk pelabuhan dan perkeretaapian, dan memformulasikan panduan dan prosedur dalam rangka manajemen kebijakan layanan publik (PSO) di sektor transportasi.
Aktifitas Terbaru
Pada pertemuan yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) tanggal 6 Agustus 2010, konsultan IndII mempresentasikan konsep laporan tentang Tinjauan Perencanaan Air Traffic Management (ATM) dan Traffic Analysis. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wisnu Darjono TU, Deputi Direktur Angkutan Udara dan dihadiri 30 peserta dari perwakilan Ditjen Hubdar, Angkasa Pura 1 dan 2, International Air Transport Association (IATA), Civil Aviation Transportation Team (CATT), Perusahaan Penerbangan Australia, dan Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) sebuah program yang dibiayai oleh Pemerintah Australia. Presentasi yang merupakan bagian dari prakarsa dukungan IndII kepada Ditjen Hubud dalam rangka menyusun Rencana Induk ATM yang diperbaharui (direncanakan akan final pada pertengahan Desember 2010), dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang mendiskusikan sejumlah topik meliputi kebutuhan akan data yang lengkap dan terpercaya, pertimbangan anggaran dan pendekatan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Rencana Induk ATM.
Pada tanggal 12 Agustus 2010, Policy Advisory Unit (PAU) dukungan IndII mempresentasikan laporan perkembangan kegiatan mereka di kantor IndII di hadapan perwakilan AusAID, IndII dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan. Kepala Penasehat PAU, Darwin Djajawinata, mempresentasikan perkembangan kegiatan 6 bulan terakhir yang mengkoordinir lebih dari 10 program dukungan IndII di Kementerian Perhubungan yang meliputi tiga tingkatan bantuan yaitu tingkatan rencana induk, prosedur dan proyek. Sementara itu presentasi dari masing-masing koordinator sub-program menyampaikan sejumlah prakarsa PAU dalam berbagai kebijakan sektoral di bidang penerbangan, perkeretaapian, perhubungan laut dan pelabuhan, serta sub sektor transportasi perkotaan dan perhubungan darat. Selain itu PAU juga memberikan dukungan kepada Wakil Menteri Perhubungan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi berbagai rencana induk dalam Kementerian Perhubungan. Beberapa pelajaran penting sebagai masukan bagi proyek IndII di masa mendatang antara lain bahwa dukungan dari para pejabat tinggi pemerintah merupakan kunci utama pengembangan sebuah program, dan pentingnya penyiapan sebuah kertas kerja atau laporan singkat untuk mengkomunikasikan sebuah gagasan kepada pejabat tinggi pemerintah sehingga memudahkan proses tindak lanjut.
Sebelum masuk pada tahap finalisasi, rancangan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) disampaikan pada acara Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) yang diadakan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tanggal 16 Juli 2010. Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Riau (Daratan), Jawa Timur serta sejumlah Pemerintah Kabupaten dan Kota dari ketiga provinsi tersebut. Pendapat dan pertanyaan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan latar belakang kepulauan telah memberikan wawasan tambahan kepada para pemangku kepentingan terkait persiapan RIPN. Topik dalam diskusi mencakup perkembangan terkini dari RPIN, prioritas pembangunan di beberapa pelabuhan strategis, peluang keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kegiatan operasional pelabuhan dan dampak potensial kebijakan Pemerintah Pusat di bidang kepelabuhanan terhadap pembangunan daerah.
