Sign up for E-Blast


Lihat Contoh
Managed by: SMEC
23 December 2009

Diskusi Meja Bundar Memberi Pendalaman Wawasan Kepada Pejabat Kereta Api Seiring Mereka Menyusun Rancangan Rencana Induk Baru

PEMERINTAH INDONESIA melangkah maju dengan program transformasi sistem perkeretaapian nasional. Undang-undang No. 23 tahun 2007 telah menghapus monopoli pemerintah atas layanan jasa dan membuka jalan untuk menciptakan Rencana Induk Perkeretaapian ambisius yang akan mendorong investasi swasta serta membuat perubahan institusional yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan penyediaan layanan jasa. Penyusunan Rencana Induk ini merupakan tantangan bagi Direktorat Perkeretaapian karena diperlukan analisis teknis, keekonomian, dan kebijakan serta adanya keterbatasan waktu untuk mengumpulkan masukan dari para pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari bantuannya kepada Departemen Perhubungan untuk mengatasi tantangan ini, Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) menyelenggarakan acara diskusi meja bundar pada tanggal 29 Oktober 2009 bersama sejumlah pejabat yang mewakili Departemen Perhubungan, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) dari Universitas Gadjah Mada, Komunitas Kereta Api, PT Kereta Api Indonesia, dan para pemangku kepentingan lain. Dalam diskusi tersebut Konsultan IndII menghadirkan keahlian mereka di bidang pembangunan dan pembiayaan, infrastruktur, dan rekayasa perkeretaapian serta pengembangan pasar, regulasi perekonomian, dan layanan penumpang.

Menentukan langkah berikut
Para narasumber acara diskusi meja bundar ini menggambarkan kondisi sistem perkeretaapian Indonesia saat ini dan merekomendasikan berbagai kebijakan dan strategi, kemudian menawarkan visi mengenai peran sistem perkeretaapian di masa yang akan datang. Pembahasan difokuskan kepada penentuan langkah-langkah berikutnya dan klarifikasi mengenai masukan tambahan yang diperlukan dari para konsultan IndII untuk merancang Rencana Induk tersebut. Para peserta sepakat bahwa alokasi kereta api penumpang dan barang yang ada perlu ditingkatkan, pola kemitraan antara publik dan swasta perlu di-sempurnakan, dan Rencana Tata Ruang Nasional harus diperhitungkan dalam Rencana Induk.

Para peserta diharapkan dapat memanfaatkan pendalaman wawasan yang diperoleh dari diskusi ini untuk dapat menyelesaikan tugas berikutnya, yang meliputi serangkaian makalah kerja yang akan menjadi landasan bagi Rencana Induk ini. Makalah kerja ini akan mengulas mengenai lingkungan kebijakan di bidang transportasi, kondisi operasional kereta apa saat ini, analisis dan prakiraan pasar, pembangunan infrastruktur jaringan rel kereta api, pilihan institusional, dan masa depan strategis perkeretaapian Indonesia.



AU 07ina - Roundtable on Railways Draft RMP.pdf
"Kereta harus menjadi tulang punggung perekonomian kita. Pembangunan sistem perkeretaapian seharusnya bergandengan-tangan dengan pembangunan per­ekonomian kita."
– Ir. Arif Wismadi, M. Sc.
Wakil Direktur Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL)
Universitas Gadjah Mada

Richard Sharp (kanan), ahli bidang pengembangan pasar dan regulasi perekonomian untuk sistem per-keretaapian, memberi penjelasan dalam acara dis-kusi meja bundar.


Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) adalah proyek yang didanai Pemerintah Australia dengan tujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan relevansi, kualitas dan besarnya investasi di bidang infrastruktur.