Bukan Sekedar Formalitas - Sanitasi dan Partisipasi Perempuan
01 Mar 2016
Ir. Rina Agustin, MURP

Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia (PUPR) dalam menjalankan pengarusutamaan gender telah diakui secara luas. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu Direktorat (di bawah PUPR) sangat berkontribusi dalam pencapaian ini.  Pada 2013, Ibu Ir. Rina Agustin, MURP,  ketua Pokja Pengarusutamaan Gender PUPR sekaligus Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pengembangan Panduan Pengintegrasian Gender dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan bersama IndII.  Panduan ini menjadi salah satu referensi tim Ibu Rina dalam berbagai lokakarya untuk motivator sanitasi maupun perwakilan pemerintah daerah yang membidangi air minum dan sanitasi. Berikut petikan wawancara dengan beliau:

Bagaimana awal mula Ibu melakukan penataan dalam pekerjaan sanitasi dan apa tantangan yang dihadapi?

Seringkali publik atau pemerintah daerah ragu untuk melakukan sesuatu terkait sanitasi – “kenapa sih mau buang kotoran saja harus bayar?” Terpanggil dari situ saya ingin melakukan sesuatu. Ketika masih di Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) saya bertanya kenapa orang-orang menolak sanitasi. Pada awal 2011, saya ditunjuk untuk memimpin Project Implementation Unit (PIU) di Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Ada banyak kesempatan untuk bergerak di bidang sanitasi dengan posisi itu. Saya berkesempatan bertemu dengan pimpinan daerah dan mengetahui sejauh mana perhatian mereka dengan sanitasi. Saya mengadakan pertemuan-pertemuan, dimulai secara internal dengan satuan kerja di lingkungan kementerian PUPR. Pada saat itu saya ditunjuk untuk memimpin rapat koordinasi PPLP se-Indonesia (33 propinsi), padahal saya baru dilantik.

Dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan pimpinan kabupaten/ kota, ternyata mereka tidak tahu sanitasi yang baik itu yang bagaimana, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) itu apa, bagaimana limbah diolah. Jadi bagaimana mereka bisa menerima program sanitasi kalau tidak tahu? Karena itu saya terdorong untuk membuat program yang menyentuh langsung pemerintah kabupaten/kota.

Bagaimana proses Ibu mengenalkan program sanitasi kepada mereka?

Saya mulai dengan memperkenalkan apa saja sektor sanitasi - mulai dari persampahan, air limbah, dan drainase. Saya adakan program sosialisasi di lapangan, undang pimpinan daerah berkunjung ke TPA sampah, serta menjelaskan bagaimana TPA yang baik seperti apa. Kita lihat TPA di Aceh, Balikpapan, Kendari, dan Malang. Semua perwakilan pemerintah daerah hadir dan ada yang mengajak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing. Mereka berdialog dan menunjukkan ketertarikan. Dengan melihat bukti dan tidak hanya mendengar di pelatihan, mereka akan tergerak. Kalau kita serius melaksanakan, kita bisa mengerjakan program sanitasi, kalau jelek ya kita perbaiki. Karena program sanitasi diberikan berdasarkan peminatan pemerintah daerah, bukan pendekatan top down.

Sejauh ini kami berhasil mengajak 340 kabupaten/kota yang berminat dengan program PPSP. Kalau mereka mau, baru kita bangun sarana-sarana sanitasi. Lima tahun yang lalu target kami adalah 230 kabupaten/kota, jadi jumlah yang kami capai telah melebihi target.

Selain strategi melibatkan langsung ke lapangan, apalagi langkah Ibu?

Yang kedua, tim kami memiliki keterbatasan sumber daya tenaga ahli. SDM kami sudah habis untuk mengurus banyak hal. Jadi kami mencari orang-orang yang bisa menjadi motivator dengan pengetahuan apapun terkait sanitasi: bisa dari kalangan dosen, praktisi, maupun profesional. Kami undang mereka dalam satu acara, lama-lama menjadi jaringan. Bahkan motivator dari kabupaten/kota juga kami libatkan. Mereka kami ajak melakukan sosialisasi ke tempat lain juga. Jadi sekarang kami punya banyak orang sebagai perpanjangan tangan yang berfungsi sebagai motivator sanitasi dan tersebar di semua provinsi. Karena program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) memang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah.  Dengan pengetahuan sebagian besar masyarakat yang masih minim tentang sanitasi, pendekatan berbasis masyarakat menjadi sangat relevan. Oleh karena itu kami membutuhkan banyak sekali motivator.  Kini, kami tidak kekurangan ahli lagi. Para motivator ini kami panggil “Laskar Sanitasi.”

Bagaimana peran dan dampak Laskar Sanitasi sejauh ini?

Sekarang kita bisa lihat kota-kota dengan Laskar Sanitasi yang aktif, daftar minatnya naik. Dulu satu kota bisa dapat tiga lokasi (untuk program sanitasi) sangat sulit. Sekarang, banyak kelurahan yang ingin mendapat sambungan sanitasi di rumah dan mereka antri mendaftar ke Dinas PU terkait.

Apa kunci sukses keberhasilan program sanitasi?

Laskar Sanitasi harus turun lapangan, dekat dengan masyarakat dan menjelaskan ke mereka apa manfaat dari sanitasi. Kalau hanya berorientasi proyek, sanitasi tidak akan berhasil. Satu paket program dari pemerintah itu sekitar 350 juta untuk 50–100 kepala keluarga; sekarang kelurahan-kelurahan antri untuk mendaftar program ini. Dulu susah sekali. Kalau mau lihat kota-kota yang bagus dan minatnya sangat tinggi adalah Jombang, Probolinggo, Gresik, Gorontalo, Sleman, dan Bantul.

Bagaimana isu partisipasi perempuan dalam program ini?

Di awal pengenalan program Sanimas, para Laskar Sanitasi kita bekali dengan pengetahuan gender termasuk pentingnya peran perempuan. Fasilitator harus jemput bola untuk melakukan sosialisasi di mana saja, jangan menunggu ibu-ibu hadir pada saat pertemuan saja. Bahkan sosialisasi menggunakan band dan musik dangdut, juga kita selenggarakan dan kita undang ibu-ibu. Mereka yang tadinya tidak mau datang begitu ada musik langsung datang. Lewat panggung musik, kita selipkan sosialisasi sanitasi. Ternyata mereka semangat sekali. Selain itu ketika saya cek ke lapangan,banyak ketua BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan penggerak yang aktif mengelola program sosialisasi sebagian besar adalah perempuan. Peran perempuan dalam sosialisasi sangat besar.

Kementerian PU terutama Cipta Karya dengan dukungan IndII telah membuat pedoman gender untuk program air minum dan sanitasi, di mana Ibu adalah salah satu inisiatornya. Bisa diceritakan bagaimana ide ini bermula?

Di Kementerian PUPR sudah ada komitmen untuk membangun infrastruktur dengan mempertimbangkan aspek gender; juga sudah ada sekretariat Pengarusutamaan Gender. Di program bantuan termasuk ADB juga mensyaratkan partisipasi perempuan. Saya belajar banyak tentang aspek gender ketika mengikuti kegiatan program ADB di Vietnam. Kemudian ketika berkolaborasi dengan IndII, syarat untuk kesetaraan gender juga menjadi fokus perhatian; perempuan sebagai penggerak maupun kelompok target.  Ketentuan dalam program di IndII sangat detail karena ada survei dan berbasis kelembagaan. Pedoman ini juga kita terapkan di kota-kota yang ada sistem air limbah.

Bagaimana sosialisasinya?

Sosialisasi manual ini sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah. Kalau ketemu dengan pimpinan daerah ya kita jelaskan untuk menggunakan berbagai media, sertakan kelompok perempuan. Di daerah ada ibu-ibu PKK, seperti istri Gubernur Jawa Timur yang menggerakkan ibu ibu PKK untuk terlibat dalam program sanitasi. (Catatan IndII: Pada ahir tahun 2013 manual ini sudah diujicobakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Balikpapan untuk SKPD di isu sanitasi. Pada tahun 2015, manual ini juga telah disosialisasikan dalam lokakarya regional di Batam, Kepulauan Riau, yang mengundang SKPD dari berbagai kabupaten dan kota di Kepulauan Riau).

Saat ini ada rencana kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) untuk membuat sosialisasi tentang sanitasi dengan kelompok target PKK. Nanti akan dibuat modulnya. Cipta Karya juga akan turut menjalankan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi untuk sosialisasi ini. Di PUPR, kami juga berusaha agar setiap hari ada pemberitaan. Beberapa materi sanitasi dan kegiatan telah didokumentasikan lewat kerjasama dengan TVRI.

Saya juga mengajak teman-teman dari luar untuk ikut mendukung kerja-kerja sanitasi. Bahkan saya punya grup di WhatsApp yang isinya diskusi sanitasi.

Apa saja pembelajaran yang bisa Ibu bagi kepada kita terkait dimensi gender dalam program sanitasi?

Kalau aspek gender terutama partisipasi perempuan itu ‘kan bisa dilihat dalam dua aspek, yaitu sebagai penggerak dan sebagai kelompok target. Sebagai penggerak, kita harus terjun lapangan mengenalkan kepada semua orang, perempuan, anak-anak dan lain-lain. Kalau kelompok target ya berarti kita harus mendengar langsung kebutuhan mereka, apa kebutuhan perempuan dan anak-anak. Jadi kita harus langsung terlibat dan memberi contoh sehingga tidak ada keraguan.