Mencapai Target Penyediaan Air Minum Melalui Rencana Bisnis
31 Jan 2017

Pada 30-31 Januari 2017, Indonesia Infrastructure Initiative (IndII), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (KemenPUPR) dan Bappenas menyelenggarakan seminar untuk menyebarluaskan konsep standar rencana bisnis untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia. Harapan seminar ini adalah dengan mengembangkan dan menjalankan rencana bisnis, PDAM akan mampu meningkatkan kinerja untuk memenuhi target penyediaan air minum di daerah masing-masing. Hasil pemenuhan target masing-masing daerah akan mempercepat pencapaian tujuan nasional 100% akses air minum pada 2019. Seminar dihadiri oleh perwakilan dari 35 PDAM (beberapa di antaranya telah berpartisipasi dalam program pengembangan rencana bisnis yang diselenggarakan oleh IndII), 37 sekretariat pemerintah daerah, dan badan-badan pembangunan internasional.

Dalam seminar ini, perwakilan Pricewaterhouse Coopers Indonesia Advisory (PwC) dan IndII memfasilitasi diskusi aspek strategis dan teknis yang menjadi bagian dari rencana bisnis. “Dokumen rencana bisnis bersifat dinamis, jangan hanya diselesaikan lalu disimpan. Rencana bisnis berfungsi untuk merancang hingga memonitor pengembangan usaha, baik usaha baru maupun yang sudah ada, dan perlu diperbarui secara regular. Terlebih lagi, penting bagi PDAM untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan terkait rencana bisnis sejak awal serta mengkomunikasikannya kepada mereka,” ujar Direktur PwC Indonesia, Agung Wiryawan. 

Seminar ini juga memberi masukan untuk meningkatkan dan mempercepat koordinasi multipihak dalam menjalankan rencana bisnis. Hal ini akan mendorong PDAM untuk lebih profesional dan bertanggung jawab untuk manajemen mereka secara keseluruhan. Lebih lanjut dalam pembahasan ini, perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia menjabarkan pandangan perbankan terhadap manajemen air oleh PDAM. Pembahasan ini dilengkapi dengan PDAM Banyumas berbagi pengalaman dalam mengembangkan Rencana Bisnis khususnya terkait proposal pinjaman perbankan.

Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia sedang dalam proses merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 29/2009, yang akan memudahkan PDAM untuk mengakses pinjaman bersubsidi dari bank komersial dengan mekanisme jaminan. Dalam upaya mengakses pinjaman, PDAM yang jeli dapat menggunakan rencana bisnis untuk menunjukkan keberlanjutan institusi mereka.

Selama evaluasi oleh tim IndII dan konsultan pada awal Januari 2017, sebagian besar direktur PDAM menyampaikan penilaian terhadap rencana bisnis dalam meningkatkan kinerja manajemen secara keseluruhan."Penyertaan modal dari pemerintah daerah terus meningkat setelah kami menyelesaikan rencana bisnis," ujar Brahmono Weko Pujiono, Direktur PDAM di Kabupaten Tegal. Pada saat yang sama, Direktur PDAM Kota Pontianak Afandi memuji dukungan dari konsultan IndII dalam membantu PDAM untuk menerapkan rencana bisnis untuk mencapai target tahunan. "Kami sekarang mampu mengembangkan rencana bisnis yang sekaligus menumbuhkan kepercayaan antara PDAM dan para pemangku kepentingan," tambahnya.