Gender dan Disabilitas

gender

Kesetaraan gender dipertimbangkan dan dikaji dalam semua kegiatan IndII, mulai dari tahap desain hingga pelaksanaan dan evaluasi. Strategi dan Rencana Gender IndII adalah kerangka kerja utama serta mencakup proses dan alat untuk memenuhi kebutuhan gender dalam kegiatan.

Pada tahap desain, setiap aktivitas dikaji dengan menggunakan gender screening tool untuk memahami sejauhmana suatu kegiatan dapat berdampak kepada, atau perlu mempertimbangkan isu-isu kesetaraan gender. Proses ini menghasilkan suatu asesmen, mulai dari yang berdampak rendah hingga yang berpotensi memiliki dampak tinggi. Kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak tinggi adalah kegiatan-kegiatan menyangkut keterlibatan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan / atau pemberian layanan. Untuk kegiatan-kegiatan ini, Rencana Aksi Gender yang spesifik dikembangkan dan inisiatif dipantau, dievaluasi dan dilaporkan selama pelaksanaan.

Dalam kegiatan IndII, monitoring dan evaluasi kegiatan meliputi pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin dan analisis tentang partisipasi, akses dan manfaat program dari perspektif gender. Kemajuan tentang pencapaian indikator-indikator sensitivitas gender yang ditetapkan dipantau secara internal melalui laporan perkembangan enam bulanan. Evaluasi dalam bentuk studi kasus yang mengidentifikasi dan menilai keberhasilan, kelemahan dan pembelajaran yang diperoleh dilakukan untuk beberapa kegiatan yang dipilih. Kunjungan lapangan dan wawancara dengan penerima manfaat / mitra dilakukan untuk mengumpulkan informasi kualitatif, selain angka-angka statistik mengenai kemajuan kearah kesetaraan gender.

Pendekatan IndII dalam desain, implementasi, dan evaluasi kegiatan yang peka gender sejalan dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Strategi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Australia (Februari 2016) menguraikan lebih lanjut tentang pendekatan dan upaya Pemerintah Australia dalam investasi yang akan didorong dalam tiga bidang utama di mana kemajuan menuju kesetaraan dirasakan lambat - suara perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan menciptakan perdamaian; mendorong pemberdayaan ekonomi kaum perempuan; dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Pemerintah Indonesia (RI) juga telah membuat sejumlah kebijakan, keputusan (seperti Instruksi presiden No 9/2000) dan peraturan (seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15/2008; Peraturan Menteri Dalam negeri No 67/2011 - Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2015-2019) yang berusaha untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama.

Baca lebih lanjut - Briefing Note Mendukung Kesetaraan Gender dalam Aktivitas IndII 

 

 

Mengatasi Kebutuhan Penyandang Disabilitas Dalam Kegiatan IndII 

Pada tahap desain kegiatan, tim gender dan inklusi sosial IndII melakukan penilaian sejauhmana suatu kegiatan mungkin berdampak terhadap, atau perlu mempertimbangkan, inklusif disabilitas. Hal ini akan menghasilkan penilaian, mulai dari yang berpotensi dampak rendah hingga dampak tinggi. Kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak tinggi adalah kegiatan yang menyangkut keterlibatan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan / atau pemberian layanan. Untuk kegiatan-kegiatan ini, sebuah rencana aksi dan inisiatif dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan sepanjang masa pelaksanaan.

IndII juga mengakui pentingnya melibatkan secara penuh penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi perwakilan kelompok ini untuk memastikan bahwa keprihatinan mereka didengar serta untuk mendukung pengambilan keputusan lokal dan advokasi. Dalam merancang dan mengevaluasi program, IndII juga bekerja sama dengan organisasi induk yang mewakili penyandang disabilitas di Indonesia, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dan cabang-cabangnya di provinsi. IndII juga berkonsultasi dengan penyandang disabilitas secara perorangan sesuai kebutuhan. Baca lebih lanjut Briefing Note Mengatasi Kebutuhan Penyandang Disabilitas Dalam Kegiatan IndII.