Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) saat ini berada pada fase kedua, yang akan berakhir pada akhir Januari 2017. Fase pertama IndII telah berakhir pada bulan Juni 2011 melalui sebuah acara rangkuman program pada acara penutupan Fase I. Klik (disini) untuk melihat tabel ringkasan kegiatan IndII fase 1 dan (disini) untuk tabel ringkasan rencana kegiatan pada fase II.

Proyek Kemitraan Pemerintah Swasta Bidang Air Minum/Pembiayaan PDAM

PDAM photo (Water PPP project)IndII menyediakan dukungan bagi berbagai pemangku kepentingan di sektor air minum untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas mereka dalam pembiayaan infrastuktur.

Kemitraan Pemerintah Swasta Bidang Air Minum

IndII memberikan kontribusi untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang di Indonesia dengan memberikan pengetahuan keuangan, pengalaman dan penataan kemampuan untuk penyediaan infrastruktur yang dibiayai oleh sektor swasta bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan DJCK. IndII menyediakan pendampingan konsultasi dalam instalasi pengolahan air minum Jatiluhur di Jakarta dan proyek distribusi perpipaan dan untuk kota Palu juga dilakukan pendampingan bagi partisipasi sektor swasta dalam instalasi pengolahan air minum yang diajukan bagi Zona Ekonomi Khusus dan proyek air minum pelabuhan Pantoloan.

Reformasi Keuangan PDAM

Tujuan dari program senilai A$6,2 juta ini adalah untuk mendampingi PDAM mempersiapkan rencana bisnis komersial yang bisa diterima perbankan untuk mempromosikan keberlangsungan yang lebih besar dalam upaya mereka menaikkan distribusi air minum perpipaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari prakarsa yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi Sistem Penyediaan Air Minum nasional yang telah berkembang dalam meraih cakupan rasio air minum sebesar 100% di wilayah perkotaan pada 2019, untuk meningkatkan pelaksanaan layanan penyediaan air minum perpipaan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat paling sedikit 60 liter per hari dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pendekatan IndII tahap demi tahap untuk bisnis dan tata kelola PDAM telah bisa digunakan dalam bentuk pola acu (template) dan alat bantu. Program PDAM telah menghasilkan 20 rancangan bisnis dan tata kelola yang memenuhi persyaratan bank; investasi bersama dalam PDAM oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; pendampingan pada Pemda/PDAM untuk persetujuan Kementerian Keuangan bagi subsidi suku bunga Pemerintah Indonesia dan jaminan parsial (baik dari pemerintah pusat maupun daerah); dan ketepatan waktu pembayaran pinjaman komersial bank oleh PDAM di Lombok Timur selama lima tahun berturut-turut.