Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) saat ini berada pada fase kedua, yang akan berakhir pada akhir Januari 2017. Fase pertama IndII telah berakhir pada bulan Juni 2011 melalui sebuah acara rangkuman program pada acara penutupan Fase I. Klik (disini) untuk melihat tabel ringkasan kegiatan IndII fase 1 dan (disini) untuk tabel ringkasan rencana kegiatan pada fase II.

Sekilas Program IndII Fase I

1. Air Minum dan Sanitasi
    Air Minum: Memperbaiki kondisi eksternal untuk memastikan tata kelola dan investasi di PDAM oleh pemda yang lebih baik.

  • $A20 juta program hibah WSI untuk mendorong investasi pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan PDAM
  • Memperbaiki tata kelola eksternal PDAM di NTB/NTT melalui kontrak sosial dengan pemerintah daerah
  • Memberdayakan organisasi penyedia air berbasis masyarakat untuk mengupayakan sambungan baru bagi masyarakat perdesaan.
  • Merancang indeks pelayanan air minum dan sanitasi untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

    Sanitasi: Membangun serangkaian investasi baru di bidang air limbah

  • Perencanaan Air limbah di 8 kota besar
  • $A5 juta hibah WSI untuk mendorong investasi pemda yang memadai di perusahaan pengelola air limbah
  • $A6 juta hibah IEG untuk membangun fasilitas sanitasi di 22 kota besar
  • Persiapan berbagai proyek air limbah dan persampahan

2. Transportasi
    Jalan: Menyiapkan kerangka kebijakan dan kelembagaan serta meningkatkan kapasitas untuk keselamatan jalan dan manajemen jalan yang lebih efektif

  • Audit Keselamatan jalan, program pengurangan kecelakaan dan pengembangan kapasitas keselamatan jalan dan program sosialisasi (buku manual dan DVD) dengan Ditjen Bina Marga
  • Reformasi kerangka kelembagaan untuk pengelolaan jalan nasional (KPJM/PBK, pengadaan, dan kontrak, pemborongan, perbaikan sistem manajemen jalan, standar desain jalan, rencanainduk jalan nasional)
  • Analisis perbaikan perencanaan, pendanaan dan pembangunan jalan provinsi/kota/kabupaten

    Non-jalan: Kerangka perencanaan dan kelembagaan regulagi sektor transportasi

  • Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan percontohan otoritas pelabuhan
  • Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, kerangka regulasi untuk perkeretaapian khusus
  • Rencana Induk Transportasi Udara dan kerangka strategis untuk Kebijakan Open Sky
  • Hibah dan Perencanaan untuk perbaikan desain busway dan implementasinya di beberapa kota terpilih

3. Kebijakan dan Investasi
    Kebijakan: Membantu dengan serangkaian perubahan di bidang peraturan dan kelembagaan

  • Kerangka nasional untuk dana hibah bersyarat dalam bidang infrastruktur
  • Analisis kerangka kebijakan tentang kewajiban pelayanan publik
  • Perencanaan infrastruktur di Papua dan Papua Barat
  • Kebijakan dan kelembagaan untuk pengadaan lahan dalam skema Kerjaama Pemerintah Swasta di bidang infrastruktur
  • Reformasi penetapan harga dan perijinan lebar pita (bandwith) dan reformasi IT dan modernisasi sistem keuangan di i Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
  • Metodologi berbasis risiko dalam fungsi audit internal di Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU)

    Investasi: Memfasilitasi pinjaman dan investasi swasta di bidang infrastruktur

  • Membantu PDAM untuk kemudahan mendapatkan pinjaman perbankan melalui rencana bisnis yang layak
  • Merencanakan dan memfasilitasi proyek penyediaan air minum Jatiluhur dan mata air Umbulan