Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) saat ini berada pada fase kedua, yang akan berakhir pada akhir Januari 2017. Fase pertama IndII telah berakhir pada bulan Juni 2011 melalui sebuah acara rangkuman program pada acara penutupan Fase I. Klik (disini) untuk melihat tabel ringkasan kegiatan IndII fase 1 dan (disini) untuk tabel ringkasan rencana kegiatan pada fase II.

AIIG Keselamatan Jalan

Sebuah prakarsa keselamatan jalan raya yang penting untuk dieksplorasi, dilakukan pelingkupan (scoping), dan diharapkan akan dirancang dan diterapkan di Tahap II, adalah program hibah keselamatan jalan sebagai proyek uji coba di tingkat lokal. Ini dimaksudkan untuk mengurangi insiden kecelakaan jalan di daerah lalu lintas padat, seperti perjalanan ke sekolah, penyeberangan jalan, dan daerah dengan angka kecelakaan sepeda motor yang tinggi. Program hibah ini diharapkan juga memberi insentif untuk memberikan komitmen yang lebih besar untuk anggaran Pemda bagi keselamatan jalan raya. Dalam kota, program keselamatan jalan raya dapat dirancang untuk melengkapi program peningkatan mobilitas perkotaan (dan sebaliknya, lihat bagian tentang Transportasi Perkotaan di bawah). Program AIIG Keselamatan Jalan ini akan dilakukan dalam koordinasi erat dengan Kemenhub, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada aspek teknis termasuk pemilihan kota yang berpartisipasi, menentukan infrastruktur, dan mendukung desain rekayasa terperinci. Kegiatan ini akan melibatkan Kemenkeu sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan aspek keuangan program Hibah.
 
Transportasi dan Mobilitas Perkotaan

Dengan tujuan jangka panjang keseluruhan untuk meningkatkan mobilitas perkotaan dan konektivitas, hasil spesifiknya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur kota. Secara strategis, tidak ada keraguan bahwa kegiatan IndII dalam transportasi perkotaan akan berdampak lebih besar dan lebih lama dengan bekerjasama dengan donor lainnya. Setelah bertahun-tahun tidak  campur tangan dalam sektor ini, Bank Dunia (WB, World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB, Asian Development Bank) secara aktif mengembangkan peta proyek (project pipeline) yang akan mendapat manfaat dari keahlian, pengalaman, dan daya tanggap IndII dalam persiapan proyek transportasi perkotaan. Saat ini, WB dan IndII bekerjasama untuk mempersiapkan kegiatan yang bertujuan meningkatkan sistem angkutan cepat bus TransJakarta. Kerjasama ini dapat diperluas ke kota-kota lainnya atau kegiatan lain dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan atau hasil transportasi perkotaan.

IndII akan mempertimbangkan sejumlah pilihan lain untuk program empat tahun ini, termasuk hasil kajian (lessons learned) dari program hibah peningkatan bus yang saat ini sedang digulirkan di Surakarta dan Palembang (seperti meningkatkan akses pejalan kaki ke halte bus dan mengembangkan hubungan terintegrasi dengan moda lainnya). Niat baik yang dibangun IndII dalam desain dan penerapan Program Perbaikan Bus (BIP, Bus Improvement Program) dipastikan akan menyebabkan pemerintah kota meminta dukungan IndII untuk kegiatan transportasi perkotaan lainnya.

Pengalaman dari kegiatan transportasi perkotaan yang dilakukan pada Tahap I IndII mengungkapkan kebutuhan pembangunan kapasitas transportasi perkotaan di sebagian besar kota, dan juga kebutuhan akan lembaga metropolitan dalam bentuk tertentu untuk mengelola transportasi di wilayah penyangga terus meningkat yang terbentuk dari perkembangan kota secara pesat (rapid urban growth). IndII dapat memegang peran penting dalam pembangunan kapasitas dan pengelolaan, dengan mendukung pendirian sebuah pusat berbagi pengetahuan transportasi perkotaan, yang dirancang untuk memenuhi kesenjangan pengetahuan khusus di kota-kota Indonesia. Ini akan memanfaatkan pengalaman internasional (dari WB, ADB, dan Uni Eropa), serta pengetahuan dan keahlian Indonesia.

Nothing About Us, Without Us adalah sebuah video yang mendokumentasikan keprihatinan terkait isu gender dan disabilitas dalam infrastruktur transportasi di sistem mobilitas perkotaan Jakarta. Video ini telah disebarluaskan ke berbagai pihak pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah dan dibahas pada saat lokakarya sosialisasi gender dan disabilitas di Jakarta pada November 2014 .