Kategori Publikasi

au-gender-disability-ws-lombok-bhs
Mengatasi Permasalahan Gender dalam Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi di Lombok

Pendekatan inklusif dalam pembangunan berkelanjutan membutuhkan tindakan untuk mengatasi hambatan sosial yang menghalangi kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas, untuk memperoleh akses dan kesempatan yang setara. Terlepas dari konstruksi sosial terhadap identitas dan peran mereka, perempuan dan penyandang disabilitas dapat menggali potensi sebagai individu dan berpartisipasi sebagai anggota aktif dari masyarakat.

Dalam program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) yang didukung IndII, lokakarya tentang gender dan disabilitas diselenggarakan pada 27-28 April 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokakarya difasilitasi oleh dua konsultan Elly Mahmudah dan Jaka Ahmad (tuna netra) beserta staf Gender IndII, Eko Utomo. Empat puluh peserta dari pemerintah daerah, DFAT, konsultan, kontraktor, anggota LSM lokal, dan Forum Lalu Lintas dan Jalan (FLLJ) menghadiri lokakarya ini. Lokakarya dua hari ini bertujuan menambah kapasitas program untuk mengintegrasikan dimensi gender dan disabilitas ke dalam semua kegiatan. Gender dan disabilitas, karenanya, bukan lagi konsep abstrak yang tidak dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Perspektif umum di daerah memperlakukan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lewat cara mengasihani (dianggap 'lemah', 'tidak boleh ditinggal sendirian dalam perjalanan', dll) dan karenanya, tidak mendorong mereka mandiri atau berkontribusi lebih bagi komunitasnya. Perspektif ini diperdebatkan selama lokakarya. Salah satu pendekatan ampuh untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan rasa keterlibatan adalah melalui sesi bermain peran sebagai penyandang disabilitas. Toni, seorang peserta dari Asosiasi Penyandang Disabilitas di Indonesia, menyampaikan rasa antusias terhadap sesi ini. "Isu disabilitas tidak pernah dipertimbangkan secara terbuka dan dibahas oleh pihak-pihak yang bergerak dalam infrastruktur di NTB. Acara ini membawa tantangan besar sekaligus kesempatan,” tuturnya.

Pada akhir lokakarya, semua peserta menghargai perubahan perspektif mereka dalam mengintegrasikan gender dan disabilitas sebagai upaya meningkatkan kegiatan sektor jalan di daerah masing-masing. Selanjutnya, lokakarya dilanjutkan dengan menulis rencana aksi yang bisa diterapkan dengan mengikutsertakan dua aspek tersebut. Tim PRIM akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan upaya konkrit dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi yang setara. Memastikan terbukanya kesempatan setara dalam pekerjaan juga akan didorong. Selain itu, PRIM akan mengubah kewajiban kontrak bagi kontraktor untuk menyertakan penanganan khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas.